PEMBINAAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jumat, 30 September 2022, Dirjen Badilum memberikan pembinaan dengan tema "Penguatan Integritas Hakim & Aparatur Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum". Kegiatan ini diikuti secara daring (online) oleh seluruh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi serta Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri se-Indonesia;
Dalam pembinaan ini Dirjen Badilum didampingi seluruh pejabat Eselon II pada Ditjen Badilum, yaitu Sekretaris Ditjen Badilum, Drs. Wahyudin, M.Si., Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, SH, M. Hum, dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH., dan para pejabat Eselon III.
Pembinaan diawali dengan pemutaran video pesan dari Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H tentang pentingnya integritas dan keharusan para hakim memutus sesuai dengan hati nurani. Dirjen Badilum kemudian mengingatkan para hakim dan aparat pengadilan untuk menjunjung tinggi integritas, dengan melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung RI mengenai pengawasan, meningkatkan kualitas pimpinan sebagai teladan di satuan kerja, serta mematuhi kode etik dan perilaku hakim. Pembinaan ini diakhiri dengan pembacaan Pakta Integritas oleh Dirjen Badilum diikuti para pimpinan dan hakim pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di seluruh Indonesia.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas



